BPK RI Temukan 9 Kesalahan Menggunakan Anggaran di Pemkab Karo (5)

Pembayaran Gaji Pegawai Sebesar Rp36.884.500 Tidak Sesuai
Ketentuan

Pegawai Sudah Pensiun Masih Dibayar Gajinya

Medan | KABARBERANDA – Pemkab Karo pada LRA TA 2022, menyajikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp650.412.320.598, dengan realisasi sebesar Rp585.907.963.559, atau 90,08% dari anggaran. Dari realisasi tersebut, diantaranya merupakan gaji PNS sebesar
Rp257.984.311.724.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja gaji pegawai, diketahui hal sebagai berikut.
a. Terdapat pembayaran gaji kepada satu orang pegawai Dinas Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (DKPOP) yang sudah pensiun sebesar
Rp21.727.600.

Gaji adalah hak yang diberikan kepada PNS selama menjabat dan akan dihentikan
per tanggal pensiun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pada DKPOP, diketahui bahwa terdapat pembayaran gaji kepada pegawai atas nama RP yang telah pensiun terhitung sejak tanggal 1 April 2022.

Pembayaran gaji terakhir dilakukan sampai bulan Juli 2022 dengan jumlah gaji sebesar Rp5.431.900,00/bulan.

Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran gaji kepada pegawai yang telah pensiun tersebut sebesar Rp21.727.600 (4 bulan x Rp5.431.900).

b. Terdapat pembayaran gaji kepada satu orang pegawai Disdik yang telah
meninggal dunia sebesar Rp15.156.900,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pada Disdik, diketahui bahwa terdapat
pembayaran gaji kepada Kepala SMP Negeri 1 Kec. Laubaleng atas nama ST yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022. Pembayaran gaji terakhir
dilakukan sampai bulan November 2022 dengan jumlah gaji sebesar
Rp5.052.300,00/bulan.

Seharusnya pembayaran gaji hanya sampai bulan Agustus 2022 atau selama empat bulan sejak pegawai meninggal dunia.

Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran gaji kepada pegawai yang telah meninggal dunia tersebut sebesar Rp15.156.900,00 (3 bulan x Rp5.052.300,00).

Hasil konfirmasi kepada bendahara SMP Negeri 1 Kec. Laubaleng, mengakui
kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp15.156.900,00 telah dikembalikan oleh pihak keluarga kepada bendahara sekolah.

Namun, bendahara sekolah belum menyetorkan ke Kas Daerah melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :
a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan
Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pada :
1) Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepada janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah Pegawai Negeri
Sipil;
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi janda/duda. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia;
3) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama 4 (empat) bulan dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
meninggal dunia;
b. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji sebesar
Rp36.884.500,00 (Rp21.727.600,00 + Rp15.156.900,00).

Hal tersebut disebabkan oleh :
a. Kepala OPD terkait belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
pembayaran gaji pegawai;
b. Bendahara gaji tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas pembayaran gaji
pegawai;
c. Bendahara menggunakan uang yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi.
Atas permasalahan tersebut Kepala DKPOP dan Kepala Disdik menyatakan akan memproses kelebihan pembayaran gaji dan menyetorkan ke kas daerah.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Karo agar memerintahkan Kepala
DKPOP dan Kepala Disdik untuk:
a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembayaran gaji pegawai;
b. Menginstruksikan bendahara gaji lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas
pembayaran gaji pegawai;
c. Menginstruksikan bendahara gaji untuk memproses kelebihan pembayaran gaji pada DKPOP sebesar Rp21.727.600,00 dan mempertanggungjawabkan penggunaan kas untuk kepentingan pribadi sebesar Rp15.156.900,00 serta menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp36.884.500,00.

BACA BESOK: Pertanggungjawaban Dana BOS Sebesar Rp41.620.000 Tidak Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *