Delapan Fraksi DPRD Karo Sepakat Ranperda LKPJ Disahkan Jadi Perda
Tanah Karo | KABARBERANDA – Delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun 2019 disahkan menjadi Peratuaran Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan dalam paripurna dewan, Kamis malam, (13/08/2020).
Sidang paripurna dipimpin ketua DPRD Karo,Iriani Tarigan, turut diHadiri Bupati Karo,Terkelin Berahmana,Sekdakab Karo,Kamperas Terkelin Purba,para asisten ,pimpinan OP (organisasi perangkat daerah)sejajaran Pemkab Karo.
Pengesahan ini diawali dengan penyampaian pandangan akhir dari delapan fraksi yang ada DPRD Kabupaten Karo. Usai pandangan akhir fraksi agenda disepakati untuk penyampaian laporan gabungan komisi DPRD Karo Ranperda tentang pertanggungjawaban atas LKPJ.
“Sesuai dengan kesepakatan Eksekutif dan Legislatif maka rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Karo,telah dilaksanakan pada hari Rabu 12 Agustus 2020 dan 13 Agustus 2020 pukul 13.15 WIB berkenan dengan pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 yang dipimpin wakil ketua DPRD Kabupaten Karo serta dihadiri oleh anggota gabungan komisi dan pihak eksekutif yang terkait,” ujar juru bicara gabungan komisi, Firman Firdaus Sitepu.
Disampaikan politisi Partai Golkar ini,pembahasan dalam rapat gabungan komisi diawali dengan tanggapan dan pertanyaan anggota dewan untuk mempertegas dan penajaman kembali atas pandsngan umum fraksi -fraksi DPRD Kabupaten Karo serta diikuti dengan tanggapan jawaban eksekutif serta saran usul dan koreksi dari anggota dewan yang tergabung dalam gabungan komisi. Rumusan Laporan Pimpinan Gabungan komisi dalam menyikapi Ranperda tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2019.
Setelah mencermati berlangsungnya proses pembahasan secara intensif maka gabungan komisi DPRD Kabupaten Karo menyatakan dapat memahami dan menyetujui Penetapan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019,” tutur firdaus
Usai penyampaian laporan gabungan komisi DPRD Kabupaten Karo agenda dilanjutkan dengan pembacaan nadkah persetujuan bersama DPRD Karo dengan Pemerintak Kabupaten Kari yang disampaikan Sekretaris dewan ,Petrus Ginting. Sesudah itu dilanjutkan dengan penandatanganan naskah keputusan dimaksud. (EG)
