Ginting Maju Terus, Lurah Beringin “Telan Pil Pahit”

Medan | KABARBERANDA – Lurah Beringin Kecamatan Medan Selayang Kodia Medan, Nas Hamonangan Ritonga SH sepertinya sedang menelan pil pahit. Jabatannya seakan dipertaruhkan seiring perjalan waktu. Lurah yang satu ini sedang menghadapi proses hukum pasca diadukan Radius Ginting ke Polrestabes Medan melalui kuasa hukumnya H. Dodo Lodewijk P. Siagiaan SH. Radius Ginting sedang berjalan di atas angin, ia tak mau kecolongan dalam perkara pidana itu, dan akan tetap maju terus.

Pengaduan dengan tanda bukti lapor nomor : STTLP/727/K/IV/2021/SPKT Restabes Medan, berkaitan dengan masalah Akta jual beli sebidang tanah seluas 216 M2 di jalan Jamin Ginting Lingkungan II Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang. Radius kesal oknum Lurah dengan sewenang wenang diduga melakukan pemblokiran ke pihak ATR/BPN Medan atas permohonan untuk menerbitkan SK pemberian Hak Atas Tanah. Adanya pemblokiran itu mengakibatkan permohonan  sudah berjalan setahun lebih terhitung sejak tanggal 19 Februari 2020 tak kunjung selesai. Dugaan akibat pemblokiran itu, BPN menerbitkan surat pemberitahuan ke Radius Ginting pada tanggal 23 Maret 2021. Surat bernomor HP.01.01/1629 12.71.300/III/2021 berisikan penolakan dan tidak dapat ditindak lanjuti. BPN meminta agar Radius Ginting melengkapi bukti penyelesaian atau perkembangan laporan Polisi dan menyerahkannya dalam tenggang waktu 10 hari. “Pemblokiran yang diduga atas permintaan Lurah ke ATR/BPN ini menjadi konflik yang bakal berkepanjangan. Lurah dituding mengeluarkan surat pemblokiran yang sebenarnya diluar tupoksinya. Terlebih tidak ada sama sekali unsur gugatan perdata yang sedang berjalan. Memang dalam pengaduan ke Polrestabes tidak ada dicantumkan soal pemblokiran, masalah itu akan digulirkan lagi nanti” ujar kuasa hukum Radius Ginting.

Soal pengaduan ke Polrestabes Medan, juga turut diadukan Kepala ATR/BPN Kota Medan ini,  Dr. Yuliandi S.SiT. MH. Menurut pengacara H. Dodo Lodewijk P. Siagiaan SH ini,  mengadukan kedua pejabat itu ke Polisi adalah jalan yang terbaik. Mengingat ada penyalah-gunaan wewenang yang mereka lakukan sesuai Pasal 421 Jo. 423 KUHP dengan terlapor Lurah Beringin dan Kepala BPN Kota Medan. Penyidik Polrestabes yang berusaha dikonfirmasi Senin (12/4) sore belum berhasil ditemui, dikonfirmasi via pessn WhastApp juga tak berjawab. Sementara Lurah Beringin Nas Hamonangan Ritonga SH juga belum memberikan ruang dan waktu untuk dimintai keterangannya dalam kaitan pengaduan itu.

“Jika diurut dari awal permasalahan,  alasannya adalah Immanuel mengaku mempunyai tanah seluas 431 m2 sesuai Akte Notaris No. 41 tgl 27-11-2018 yang dibelinya dari Jonathan M.Sitepu (Harga sudah lunas dibayar dan dijamin tidak ada sengketa). Kemudian Immanuel Sembiring menjual sebagian tanah (216 m2) itu kepada Radius Gtg dengan Akte No. 06 tanggal 06-12-2018 dan Akte No. 13 tanggal 10-7-2019 (Sudah dibayar lunas dan dijamin tidak ada sengketa). Kemudian Radius Ginting pada tanggal 10-2-2020 mengajukan permohonan SHM kepada BPN Kota Medan melalui Notaris Aida dengan Akte No. 30 tanggal 12-9-2019, dengan syarat lengkap sesuai prosedur. Ternyata pada tanggal 26 Maret 2020 Lurah Beringin membuat surat tidak mau menanda-tangani permohonan SHM atas nama Radius Ginting. Dengan alasan adanya surat blokir tanggal 6-3-2020 atas permohonan SHM yang diajukan Immanuel Sembiring kepada BPN dari Jonathan M.Sitepu, dengan melampirkan SP2HP atas LP ke Polrestabes Medan dg terlapor Immanuel Sembiring. Padahal Immanuel Sembiring tidak pernah mengajukan permohonan SHM kepada BPN Kota Medan. Surat Lurah Beringin tidak memproses permohonan SHM atas nama Radius Ginting didukung oleh surat BPN Kota Medan Tanggal 23-3-2021. Sementara sisa tanah 215 m2 yang dibangun 2 (dua) ruko punya Immanuel Sembiring yang dijual kepada Budianto Sembiring yang juga diajukan permohonan SHM ditanda-tangani oleh Lurah dan diproses oleh BPN Kota Medan. (Red).