Kasus Dugaan Korupsi SPAM “Membeku”. Kinerja Kacabjari Pangkalan Brandan Disoal Publik. Ada apa, Apa ada?

Langkat | KABARBERANDA – Ada yang tak beres dengan kinerja para penegak hukum di Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengingat kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah dilaporkan pada bulan Juni tahun 2022 oleh masyarakat ke Cabjari Pkl Brandan terkesan sangat lamban dan bertele-tele. Ada apa, apa ada…?

Dari informasi yang dirangkum media ini, terdengar selintingan kabar kalau keenam orang yang terperiksa itu, diduga sudah membayar sejumlah uang guna mengganti kerugian negara akibat dari ulah dugaan korupsi yang mereka lakukan.

Namun apakah uang itu sudah disetorkan ke negara? Hal inilah menjadi pertanyaan banyak pihak masyarakat Kabupaten Langkat.

Dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi pada program SPAM pedesaan padat karya kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya satuan kerja pelaksana prasarana pemukiman wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.

Anehnya sampai saat ini Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri (Kacabjari) Pangkalan Brandan yang dipimpin Noprianto Sihombing SH., MH itu belum ada mengumumkan siapa-siapa yang menjadi tersangka dugaan korupsi atas pengerjaan satu titik sumur bor yang terletak di Dusun II Paluh Pasir desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat TA 2021. Proyek pengadaan berupa menara dan bak reservior beserta jaringan perpipaan 605 m untuk 71 sambungan rumah di desa Halaban. Pagu anggaran sebesar Rp.350 juta sudah dilaporkan masyarakat namun masih membeku.

Namun lucunya lagi setelah media ini memberitakan dugaan korupsi SPAM membeku di Kejaksaan Babang Pkl. Brandan, langsung Kacabjari Pangkalan Brandan melalui media online lain di Langkat yang memberitakan bahwa
Cabjari Pangkalan Brandan Naikan Status Dugaan Korupsi Program SPAM Ke Tahap Penyidikan.

Padahal status penyidikan itu sudah tertuang dalam surat perintah Kacabjari Pangkalan Brandan Jaksa Muda Feri Dinanta Ginting SH dengan Nomor :PRINT-01/L.2.25.8/Fd.1/08/2022 tertanggal 5 Agustus 2022 untuk memanggil para saksi dengan inisial ND, I’M, TN serta pada tanggal 24 Oktober 2022 jaksa penyidik telah melakukan ekspos ke Inspektorat Kabupaten Langkat.

Ketika ditanya melalui Kasi Pidum Cabjari Pangkalan Brandan, Juergen KMP Panjaitan SH., MH., Sudah sampai dimana status kasus dugaan korupsi SPAM?. Dia mengatakan, kami masih menunggu penghitungan Inspektorat pak, sampai sekarang belum kami terima hasilnya,
karena kemarin prosesnya panjang dan saksi-saksi yang kami periksa hampir 40 orang, jadi kenapa penghitungan baru awal bulan 11 kami mintakan? Kami tinggal menunggu penghitungannya yang sudah kami mintakan 2 bulan, pak.

“Pada pokoknya Pak Kacab tetap serius untuk menangani perkara itu dan mohon sabar untuk menunggu penghitungan inspektorat,” ujar Juergen, Selasa (10/01/23).

Sebelumnya pada tanggal 17 November 2022 lalu, Kabid Irban Inspektorat Langkat Syaiful saat ditanya apa hasil audit dan hitungan kerugian negara, terkait hal itu dia mengatakan bahwa perintah hitung baru 2 minggu yang lalu mereka terima.

“Perintah penghitungannya dari Cabjari Pkl Brandan baru 2 minggu yang lalu bang,” kata Syaiful singkat.

Itu berarti tanggal 03 November 2022 barulah pihak inspektorat bekerja untuk menghitung kerugian negara.

Begitupula dengan Kades Halaban, Kamaruddin S.Ag. yang membenarkan kalau banyak warganya yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Cabang Pangkalan Brandan guna memberikan keterangan terkait dugaan kasus korupsi pada pengadaan air bersih program SPAM di desanya itu.

Dilain tempat, Ketua BAHU Pusat dari Partai Nasdem Arifani SH., sangat menyayangkan hal itu. Menurutnya apa yang sedang berproses secara hukum di Cabang Kejaksaan Negeri Pangkalan Brandan itu sudah diketahui publik dan masyarakat, terlebih lagi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Pangkalan Brandan ini sudah menerima penghargaan Pencapaian Prestasi Kerja dari Kejaksaan Negeri Sumatera Utara.

“Nah! jadi disesuaikan lah itu, bekerjalah dengan baik, jangan sampai masyarakat beranggapan penghargaan prestasi kerja Pidum dan Pidsus itu hanya ecek-ecek,” papar Arifani, pengacara yang berkantor di Medan ini.

Katanya lagi, terkait dengan hal ini secepatnya akan kita surati Cabang Kejaksaan Negeri Pangkalan Brandan dan inspektorat Kabupaten Langkat. (Syahrial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *