Jakarta | KABARBERANDA – Ketua umum Partai Kerakyatan Satria Nusantara (PKSN) Raden Rangga Wijaya Andhika Soekarno SH, MH menggelar video konfrens untuk kali yang pertama dengan beberapa pengurus DPP dan DPW NTT. Pertemuan jarak jauh itu berlangsung Minggu (4/4), dimulai pukul 10.00 WIB hingga berakhir pukul 12.30. Di waktu bersamaan pengurus DPP lainnya juga melakukan Zoom meeting dengan beberapa pengurus DPW. Pertemuan jarak jauh itu dipandu oleh Wakil Sekjen I DPP Drs KH. Ningram Abdullah MAg.
Selain Ketua umum, pengurus DPP dalam pertemuan Video konfres diantaranya, Wakil ketua umum ll Abdul Yakup SPd, wakil ketua dewan pembina Edy Wahyudi Admaja Ss. Sekjen DPP Indera Gandi dan wakilnya Elfian Zuhri Nasution SE, Ketua departemen media dan komunikasi Zulfanda Batubara dengan Sekretarisnya Rizal Supriadi SH serta anggota Mayor Herwindo Hutagalung SS. dan Ketua DPW NTB Abdul Kayyi SP, MPD.
Meski hanya melalui Video Konfrens, namun pertemuan itu berlangsung dengan penuh keakraban. Sesekali diselingi dengan tawa canda. Nuansa kekerabatan begitu kental mengalir.
Ketua umum PKSN memberikan arahan serta pandangan tentang keberadaan PKSN ke depan. Dari mulai tentang kehadiran PKSN di kancah perpolitikan Indonesia hingga menyangkut biaya operasional dan segala keperluan, perlengkapan pengurus baik pusat, wilayah serta daerah. Seluruh operadional partai baik DPW dan daerah akan difasilitasi DPP. Pengelolaan dana partai akan dipantau dan diaudit oleh tim khusus yang dibentuk secara terpisah. Pada kesempatan itu Ketum berharap agar seluruh pengurus DPP dan Wilayah untuk tetap menyatukan persepsi, menjaga keutuhan persaudaraan, menjunjung tinggi nilai nilau kejujuran. PKSN tidak memandang satu agama, melainkan semua agama dan kepercayaan dipersilahkan dan monggo untuk duduk sebagai pengurus. Tidak ada perbedaan agama dan suku di dalam tubuh PKSN. Ada juga pembahasan dari usulan Ketua DPW NTB tentang anggaran yang diajukan masing masing DPW untuk pembentukan DPD dan DPC agar DPP menentukan nilai terendah yang akan diajukan.
Sementara Wakil ketua II DPP Abdul Yakub menekankan, agar jangan ada perbedaan perlakuan antara sesama DPW. Dana yang akan disalurkan nantinya kepada masing masing pengurus daerah harus melalui DPW agar saling menghormati pada tingkat kepengurusan selalu terjaga.
Pertemuan video konfrens juga dibarengi dengan saling memperkenalkan diri sesama pengurus. Diharapkan/diupayakan SK Menkumham PKSN selesai pada Agustus 2021. Deklarasi PKSN akan dilakukan pada Oktober 2021 bertempat di Danau Toba Sumatera Utara. (Red).