Menko Marves Minta KJA Di Danau Toba Ditertibkan
Tanah Karo | KABARBERANDA – Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan meminta sejumlah kepada daerah Disekitar kawasan Danau Toba agar mengurangi usaha perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) yang melebihi daya tampung per tahun.
Hal ini diungkapkan Luhut Binsar Panjaitan saat Rapat Koordinasi Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung , bersama 8 kabupaten sekitar danau Toba, lewat zoom meeting, Rabu sore (17/3).
Permasalahan utama, lokasi danau Toba dijadikan kegiatan usaha perikanan KJA sehingga per tahun melebihi daya tampung volumenya sampai Tembus ke level 45. 000 ton per/tahun.
Sedangkan daya tampung danau Toba hanya mampu menghasilkan KJA usaha ikan 10.000 per/ton dalam setahun. Ujarnya
” Namun kenyataannya tidak demikian, padahal semua itu sudah diatur dalam SK gubernur Sumatera Utara nomor :188. 44/213/KPTS /2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba dan Perpres 81 tahun 2014. Urainya
” Dasar ini sudah cukup kuat bagi kepala daerah sekawaaan danau Toba mengurangi produksi usaha ikan lewat KJA yang selama menghasilkan 45.000 ton per /tahun menjadi 10.000 ton, per/tahun. Tandasnya
” Kedepan, saya minta kepala daerah harus memiliki komitmen serius, sebab semua sudah melalui studi, bukan saya yang mengatakan, tapi studi, ingat itu. Tegas Luhut
” Masalah adanya kendala penguranganan mata pencaharian, disini peran pemda agar mencarikan peluang pengembangan mata pencaharian alternatif bagi yang lain bisa melalui minapadi, budidaya ikan bioflok dan budi daya ikan hias. Seperti ini sudah ada yang berhasil di daerah Teluk depare, Jayapura dan kepulauan Mentawai. Tutur Luhut sembari mencontohkan daerah lain yang sudah berhasil mengembangkan mata pencaharian alternatif.
” Masih lewat zoom, Luhut sempat mengajak kepada para peserta yang hadir, supaya mencontoh bupati karo Terkelin Brahmana, SH, MH, begitu saya tanya apa komitmen, dia langsung deal dan akan mengirimkan data untuk kesediannya dalam menyikapi pengurangan KJA. Lontarnya, sambil ini patut sicontoh
Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi, Msi, Kabid perikanan dan camat merek Juspri Nadeak menyebutkan bahwa rencana dan komitmen kab karo dalam pengurangan volume KJA sudah siap dan deal , dan dalam waktu dekat rencana kajian akan kami serahkan ke bapak menteri. Ujarnya
” Saat ini, pemda karo sedang menjajaki alternatif mata pencaharian selain KJA agar saat mulai Penertiban KJA pengusaha ikan dapat beralih usaha seperti yang sudah ada terjadi didaerah lainnya” pungkasnya (EM)
