Aceh Utara | KABARBERANDA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dianggap latah dalam merancang sebuah Peraturan Bupati. Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 dalam Pasal 8, terdapat pemangkasan gaji aparatur gampong untuk tahun 2020. Kebijakan itu dianggap sebuah lelucon yang tak lucu” ujar Ketua DPW Lembaga Kajian Desa Nusantara Aceh Muhammad Yunus M Yusuf (9/01/2021) kemarin.
“Besaran gaji aparatur seperti Keurani Gampong (Sekdes) Rp 600.000, Kaur dan Kadus sebanyak Rp 450.000 setiap bulannya. Jauh berbanding dengan PP 11 Tahun 2019 yang mengatur Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana Gaji Keuchik (Kades) paling sedikit 120% dari gaji pokok ASN golongan IIA. Begitu juga dengan Keurani (Sekdes) 110%, sedangkan Kaur dan Kadus masing 100%” jelas Muhammad Yunus.
Pasal 81 ayat (3) mengatakan bahwa “dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya. Sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa”.
“Sebenarnya, kata Yunus, ada dua draft rancangan peraturan Bupati yang beredar, yang kedua Perbub tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Gampong setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
“Pada pasal 19 ayat (6a) besaran BLT DD bulan pertama sampai dengan bulan tiga senilai Rp 600.000. Lalu dalam ayat (6b) senilai Rp 300.000 dari bulan ke empat sampai dengan bulan sembilan, yang seharusnya 12 bulan dengan nominal Rp 300.000. Sebagaimana telah tertulis pada pasal 39 ayat 6 dan ayat 7 PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa 2021. Pemabagian BLT DD tahap I 40% mulai bulan ke 1 s/d 5, tahap II 40% bulan ke 6 s/d 10 dan terakhir tahap III bulan 11 s/d 12”, tutupnya. (Rahmad).