Pemprov Sumut Siap Jalankan Harmonisasi Antar-Daerah
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan harmonisasi dan sinergi antara pemerintah daerah merupakan catatan penting yang yang harus dilaksanakan dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di gelar di Sentul International Convention Center (SICC), Jalan Jenderal Sudirman, Bogor, Jawa Barat, hari ini, Rabu (13/11/2019).
“Salah satunya yang paling saya ingat dan sepakat sekali itu adalah harmonisasi Forkopimda dan antar instansi di daerah. Kalau semua sudah harmonis, koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan apapun akan mudah,” ujar Edy, di sela-sela acara itu.
Kemudian, arahan lain dari Presiden yang menurut Edy sangat menarik untuk dicermati adalah perubahan interaksi sosial antar manusia yang saat ini mengalami banyak perubahan dan kemudahan lewat media sosial. Perubahan interaksi sosial ini membawa banyak perubahan pula pada perilaku manusia.
“Oleh karena itu, tadi kita diingatkan Presiden, dalam melihat suatu peristiwa sekecil apapun, jangan menggampangkan. Kalau kita tidak sensitif, bisa melebar menjadi masalah besar. Banyak peristiwa sosial diawali dengan gejolak kecil di media sosial, artinya kita harus peka,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat membuka Rakornas bercerita kepada seluruh Forkopimda se-Indonesia bahwa dirinya diingatkan oleh Presiden Bank Dunia David Malpass dan Managing Director Kristalina Georgieva bahwa dunia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dan berdampak pada banyak negara.
Jokowi mencontohkan demonstrasi besar-besaran terjadi di hampir seluruh dunia. Demonstrasi di Hong Kong sudah terjadi lima bulan. Demonstrasi besar-besaran juga terjadi di Cile yang menentang penaikan tarif transportasi sebesar 4 persen.
“Bolivia juga bergejolak lantaran sengketa pemilu yang tidak ditangani dengan baik. Akhirnya Presiden Evo Morales mundur. Ini adalah contoh-contoh ketidaknyamanan di negara lain mulai banyak muncul,” ujar Jokowi.
Untuk itu, aparat penegak hukum diharapkan peka dan harus mengedepankan langkah-langkah preventif atau pencegahan ketika melihat potensi masalah hukum, jangan menunggu kejadian baru menindak.
Adapun arahan lain yang disinggung adalah masalah lelang pengadaan barang dan jasa yang belum banyak berubah selama 15 tahun.
Presiden juga mengingkatkan sektor konstruksi ada yang baru dimulai lelang November seharusnya Januari, kekeliruan menyusun anggaran, serta berhati-hati hadapi peristiwa sosial, jangan mengkriminalisasi kebijakan, serta arahan lain.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa Rakornas dihadiri oleh sekitar 2.600 an lebih unsur Forkopimda se-Indonesia.
Tujuan Rakornas, kata Tito, ialah untuk menyatukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tujuan membangun indonesia yang makin maju ke depan dapat terwujud. *(wulandari)
