Realisasi Progres Proyek Rp.2,7 Triliun Baru 17%, Ketua DPW PSI Sumut: “Sebaiknya Dihentikan Saja!”

Ketua DPW PSI Sumut Nezar Djoeli

Medan | KABARBERANDA – Realisasi proyek jalan dan jembatan strategis Sumatera Utara yang menelan anggaran sebesar Rp.2,7 triliun belum memberikan hasil yang diharapkan.

Hingga tanggal 25 Desember 2022, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara mengklaim bahwa realisasi progres proyek jalan dan jembatan strategis Sumatera Utara Rp 2,7 triliun multiyears telah mencapai 23,65%.

Namun klaim Dinas BMBK Sumut melalui Kepala Dinas Bambang Pardede itu dimentahkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut. Melalui ketuanya, Nezar Djoeli, proyek Rp 2,7 triliun itu diyakini antara 16%-17% saja.

“Kalau menurut PSI Sumut, ini mereka belum mencapai 23 persen, lebih kurang 17 persen, 16-17 persen,” ujar Nezar Djoeli kepada awak media, Sabtu (31/12/22) di Medan.

Nezar Djoeli pun meminta pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuktikan kebenaran klaim realisasi progres 23,65% tersebut.

“Kalau mau betul-betul jujur. Silahkan aja BPK yang membuktikan itu semua, nanti audit investigasi ada di BPK itu yang menentukan dikemudian hari,” pinta Ketua DPW PSI Sumut ini.

Lebih lanjut mantan anggota DPRD Sumut tersebut menyayangkan “lembeknya” Pemprov Sumut terhadap PT Waskita Karya (Persero) dan KSO PT SMJ dan Pijar Utama. Sebaliknya Dinas BMBK malah melanjutkan kontrak. Nezar menilai keputusan Dinas BMBK itu keliru.

Pendapat itu ia sampaikan karena Pemprov Sumut tidak menjatuhkan sanksi pemutusan kontrak ke Waskita dan KSO yang tidak mampu menyelesaikan target progres 33,55% sampai akhir tahun 2022 sesuai perjanjian dalam kontrak.

Ia menambahkan, perhitungan proyek dengan metode multiyears itu seharusnya dilakukan dengan cara per item atau per ruas. Maka dapat dihitung progres 100 persen.

“Misalnya ada satu ruas itu, jalan, paret dan tembok penahan tanah, jembatan, bukan dihitung partisial. Misalnya, jalan ini sudah siap sampek sana, ini jembatannya sudah siap, bukan begitu metode perhitungannya,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Nezar, PSI Sumut meminta Gubernur Sumut dan Dinas BMBK menghentikan pekerjaan proyek Rp 2,7 triliun. Karena, masih sangat banyak pekerjaan yang lebih urgensi dilakukan di tahun anggaran 2023.

“Stop aja kerjaan ini, ngapain harus dipaksakan lagi, karena memang sudah tidak mencapai. Sementara, masih banyak lagi, jalan-jalan yang harus ditampung oleh pemprov sumut di 2023,” tegasnya.

“Kita berharap Pemprov Sumut menghentikan pekerjaan ini, gubsu selaku pimpinan tertinggi ambil keputusan, BMBK, serta OPD lainnya jangan menina bobokan Gubsu, jangan ada mengambil kepentingan dari kegiatan ini,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *