Tetanggaku Ajun Komisaris Polisi.

Tulisan ini sebagai partisipasi di HUT Polri ke 78. Oleh : Coks Pranata.

Dua minggu kemarin lingkungan tempat tinggal ku kedatangan warga baru. Orangnya rapi dengan gaya seadanya. Sehari setelah dia memasuki rumah yang dia kontrak itu, aku dan para warga sekitar menganggapnya biasa biasa saja, kemungkinan dia pegawai rendahan di salah satu kantoran. Belum ada komunikasi antara warga dengan warga baru itu. Disamping dia belum memperkenalkan diri aku juga tak bertanya.

Setauku dia berangkat pagi dan pulang jelang sore. Hanya mobilnya yang terlihat keluar masuk garasi pulang dan pergi kerja, mobil jenis Kijang Krista rakitan tahun 2011 berwarna putih metalik. Aku berfikir ini manusia tak mau bersosialisasi, selaku warga baru sangat pantas dia memperkenalkan diri. Ah sudahlah mungkin dia orang berpangkat yang enggan bergaul dengan orang orang yang tak setara. Berpangkat kurasapun tidak juga, melihat dia mau tinggal di lingkungan kami yang bukan kelas elit. Terlebih dia mengontrak pulak. Meski rumah kontrakan itu lebih besar dari rumah kami.

Kampung kami memang jauh dari kesan angker, lingkungan cukup aman bebas dari tindakan tindakan kejahatan kriminal, apa lagi soal narkoba. Kami punya prinsip “Say No To Drugh”. Wajar kami ingin tau siapa warga baru yang akan menjadi keluarga kami.

Keamanan lingkungan kampung yang terjaga apik dipastikan peran aktif Babinkamtibmas yang bersinergi dengan Babinsa. Tentu atas kordinasi yang terbangun dengan pemerintahan desa. Para pengaman kampung itu siaga setiap waktu, bermandikan panas dan hujan, jika diperlukan dalam segala urusan warga, meluncur secepat kilat. Soal gotong royong, Polmas dan Babinsa selalu ikut berbarengan, bergumul dengan cangkul dan tanah becek. Sekali waktu nanti jika aku ketemu dengan pimpinan Polri akan aku sampaikan tentang mereka, elektabilitas Polri sudah semakin dipercaya. Satu kata untuk mereka, Hebat.

Malam itu malam giliranku ronda malam. Aku lihat warga baru itu sudah ada di pos ronda, bercerita dengan warga yang sudah ngumpul di pos. Dia menjulurkan tangan bersalaman, aku sambut dengan ikhlas. “Sugiono, Sugiono Prasetio lengkapnya, saya yang kontrak di perempatan itu pak, warga baru hehe… Sory baru bisa malam ini saya bisa gabung” katanya membuka perkenalan. Dua jam kami ber ba bi bu baru dia menyebut bahwa dia anggota Kepolisian berpangkat Ajun Komisaris Polisi bertugas sebagai Kasat Reserse Kriminal di Polisi Resort di kabupaten kami. Aku mulai kikuk, tapi pak Pol itu cepet cepet menenangkan suasana.

“Pak, saya sama dengan semua warga di sini, pangkat ini hanya titipan tolong jangan bedakan saya dalam pergaulan. Pangkat saya ini hanya di kantor, enjoy sajalah, yok kita santap singkong rebus ini”

Kami memanggilnya pak Pras, disetiap ada waktu luang, di setiap itu pula pak Pras nyamperin posko kamling. Ada saja yang dia bawa, kalau tak gorengan terkadang kacang rebus lengkap dengan baret baretnya. Dia suruh petugas ronda membeli bandrek, minum bareng sambil bercerita panjang lebar.

Bahan bahan ceritaan pak Pras lebih banyak tentang seorang Polisi, dari mulai tugas tugas Polisi sampai tentang hukum menyangkut KUHP terbaru ia sampaikan secara rinci. Sesekali ia selipkan cerita lucu lucu dari seorang Polisi, suasana mencair.

Pak Pras bercerita tentang mantan Kapolri di era Presiden Soekarno, Hugeng Imam Santoso.”Satu kali pak Hugeng pernah dipanggil Soekarno tentang masalah seorang warga Negara Asing rekan Soekarno yang ditentang Hugeng. Hugeng bersikeras agar warga asing itu tetap diproses dianggap telah berbuat salah, tindakannya mengandung unsur pidana. Soekarno marah, seharusnya Hugeng memberi keringanan dan bukan sebaliknya. Hugeng dipanggil ke istana berhadapan empat mata dengan Soekarno. “Nama mu kok Hugeng kenapa bukan Sugeng. “Maaf pak, itu nama pemberian orang tua saya, Hugeng Iman Santoso. “Seharusnya nama mu Soekarno bukan Hugeng”. “Maaf pak Soekarno itu nama tukang kebun saya”. Soekarno diam dan meninggalkan Hugeng sendirian.

Diceritakan pak Pras, Polisi itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Kepolisian ini bernama Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia. Yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tak bosan bosan pak Pras bercerita, pelayanan presisi bagi masyarakat mulai dari layanan masyarakat di tingkat polsek-polsek dan polres-polres seluruh Indonesia serta Polda-polda di tiap provinsi. Salah satu bentuk pelayanan prima dari Polisi berkomitmen penuh pelayanan “Presisi” pada Masyarakat. Layanan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam tugas Polri, di mana mereka bertanggung jawab untuk melindungi dan melayani masyarakat. Meski dalam perakteknya, terdapat tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi dalam memberikan layanan yang optimal.

Aspek “bitter” dalam layanan masyarakat Polri dapat mencakup berbagai hal, seperti respon yang lambat terhadap laporan masyarakat, penanganan kasus yang kurang efektif, atau kejadian-kejadian penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Polri yang merugikan masyarakat. Ketidak profesionalan atau perilaku tidak etis dari sebagian anggota Polri juga bisa menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Namun kata pak Pras di sisi lain terdapat juga aspek “sweet” dalam perjalanan Polri dalam memberikan layanan masyarakat. Polri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Mereka telah melakukan pembaruan dalam sistem pelayanan, seperti penyediaan layanan secara online atau melalui aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejadian atau mendapatkan bantuan. Polri juga melakukan pelatihan dan pengembangan bagi anggotanya untuk meningkatkan kemampuan interpersonal, komunikasi, dan penanganan kasus secara profesional. Khusus untuk pelayanan prima di daerah telah dibentuk tim Personel sangat pencegahan Karhutla tahun guna pencegahan kebakaran hutan pada musim kemarau. Di tiap tiap Polresta, Kapolresta sebagai penanggung jawab dalam satgas ini. Pelayanan laporan lewat coll 110 maupun pelayanan SIM keliling baik secara online maupun konvensional dengan pelayanan prima yang terbaik bagi masyarakat.

Sambil mengunyah sajian makanan ringan di pos ronda, pak Pras terus berinteraksi menumpahkan semua ilmunya tentang Polri. Polri kata pak Pras juga berperan aktif dalam program-program sosial dan kegiatan komunitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara polisi dan masyarakat. Seperti penyuluhan keamanan, pertemuan dengan tokoh masyarakat, dan program-program kepolisian yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Sekarang ada acara Jumat curhat, silahkan sampaikan ke petugas polisi apa yang perlu disampaikan. Bisa di warung warung kopi atau di masjid masjid seusai sholat Jumat. Mendekatkan diri dengan masyarakat dan mendengarkan keluhannya. Modal hidup ada tiga yang harus kita pegang teguh. Pertama, anugerah Allah, Kedua belajar dan bekerja keras, Ketiga keikhlasan doa ibu ibu kita semua. Yang menjadi dasar Polisi dalam bertugas adalah etos kerja, kesediaan untuk bekerja keras dan “kejam” kepada diri sendiri. Yang paling penting adalah bukan memimpikan fasilitas, salah satu wujud kreatifitas adalah kesanggupan bekerja maksimal dalam kondisi dan fasilitas yang minimal. Meskipun terdapat tantangan dan kekurangan dalam layanan masyarakat namun petinggi Polri tetap memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Penting bagi Polri untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap layanan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian dapat menjadi “bitter sweet”, di mana terdapat tantangan yang perlu diatasi, namun juga kemajuan yang memberikan dampak positif bagi hubungan antara Polri dan masyarakat saat ini di era digital” kata pak Pras.

Kami yang mendengar menyakini betul apa disampaikan pak Pras, kami merasakan banyak perubahan ditubuh Polri dalam melayani masyarakat. Tak terasa malam beranjak begitu cepat.Di hari hari berikutnya terutama di hari libur, pak Pras terlihat ngaso di teras rumah, ia menyapa warga yang melintas dan mengajaknya mampir. Jika sudah duduk bareng di teras, pak Pras tak lepas bercerita menyampaikan pesan pesan bijak. Kali ini ia bercerita sejarah lahirnya Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap 1 Juli. Namun ternyata 1 Juli bukan hari lahir dari Kepolisian RI.

“Menilik sejarah, lahirnya Kepolisian RI hampir bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan. Dimana pada 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang hari kedua memasukkan Kepolisian dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Melansir dokumen sejarah Kepolisian Republik Indonesia yang disusun oleh tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2019, sejumlah pertimbangan menjadikan 1 Juli sebagai peringatan hari Kepolisian atau Hari Bhayangkara, penetapan 1 Juli sebagai hari Bhayangkara. tanggal I Juli 1946 memiliki arti penting bagi kepolisian. Pasalnya pada tanggal itu Kepolisian beralih status menjadi jawatan tersendiri langsung dibawah Presiden melalui Ketetapan Pemerintah Nomor 11.

Ketetapan pemerintah itu memperkuat kedudukan Kepolisian di Indonesia. Karena melalui ketetapan itu Kepolisian setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara (KKN) setingkat dengan Menteri. Melalui penetapan itu diharapkan Polisi akan dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai kecamatan kecamatan. Perubahan status dan harapan dalam penetapan dianggap penting oleh insan Kepolisian. Hal ini yang akhirnya ditetapkan 1 Juli 1946 sebagai hari ulang tahun Kepolisian. Di tahun 2024 ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara ke-78. Istilah Bhayangkara sendiri diambil dari nama pasukan elit pada masa kerajaan Majapahit. Pasukan Bhayangkara terdiri atas 15 pengawal raja yang saat itu adalah Jayanegara. Pasukan elit itu dipimpin oleh Gajah Mada”

Semakin panjang lebar pak Pras bercerita, semakin besar rasa cintaku terhadap Polri, termasuk kepada pak Pras. Dimataku pak Pras adalah simbol seorang kesatria. Kepolisian Republik Indonesia yang dituturkannya, tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga humanis dalam memberikan layanan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk warga negara penyandang disabilitas.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisis III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan menyatakan dengan tegas tentang kepedulian dan perhatian Korps Bhayangkara terhadap penyandang disabilitas. Tentunya perhatian dan kepedulian untuk seluruh anggota Polri menjadi yang pertama. Bentuk perhatian yang dimaksud seperti penyiapan sarana prasarana bagi masyarakat rentan dan memiliki kebutuhan khusus. Dari target 5.407 fasilitas yang ingin disediakan disetiap layanan kepolisian, ada juga dukungan pihak swasta dalam bentuk pertanggungjawaban sosial (CSR). Polri telah membangun 12.949 fasilitas bagi kelompok rentan dan ruang ramah anak yang tersebar di satuan wilayah atau satuan kerja kepolisian. Rician fasilitas untuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas meliputi 1.955 ruang ramah anak, 890 tempat parkir khusus disabilitas, 2.301 jalur khusus disabilitas, 1.744 toilet khusus 2.312 tanda khusus disabilitas, 1.585 elevator handrail serta 2.162 kursi roda.

Info info penting yang pak Pras sampaikan menambah wawasan, seperti tentang rekrutmen.Proses rekruitmen anggota Polri saat ini semakin berkualitas, Polri telah melakukan perubahan substansi dan kultur yang diwujudkan dalam akselerasi transformasi di tubuh Polri. Utamanya pada proses penerimaan anggota Polri dengan mengacu pada prinsip dasar penerimaan yaitu “BETAH” yang merupakan akronim dari Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. Proses rekrutmen untuk menjaring pendaftar, Polri telah melakukan berbagai sosialisasi terbuka, baik melalui media massa, spanduk, baliho maupun sosialisasi secara langsung ke masyarakat atau ke sekolah.

Semua tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, seluruh peserta seleksi bisa melihat sendiri hasil seleksi di setiap tahapannya. Mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksan administrasi, kesehatan, tes akademik, psikotes, dan kesamaptaan dan jasmani hingga proses kelulusan semua dalam pengawasan.

Sesuai perintah Kapolri dalam setiap tahun anggaran penerimaan, setiap panitia Polda harus membentuk tim pengawas internal yang terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda setempat. Dan tim pengawasan eksternal dari Diknas, Disdukcapil, IDI, HIMPSI, akademisi, guru olahraga, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, dan media massa.

Dua tahun sudah pak Pras jadi tetanggaku, di kurun waktu itu pula tempurung kepala warga sekitar diisi petuah petitih bernas dari seorang berpangkat III balok emas itu. Sebelum pindah tugas ke lingkungan kami pak Pras pernah dulunya bertugas di Satuan Sabhara Polres. Ia ikut melaksanakan patroli gabungan di batas Indonesia Malaysia Kecamatan Badau wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

“Patroli sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal di sepanjang jalan perbatasan Indonesia-Malaysia. Patroli dititikberatkan pada jalan tidak resmi atau jalan tikus yang terhubung langsung dengan wilayah Negara Malaysia. Untuk menjaga keamanan daerah perbatasan merupakan tanggungjawab bersama serta untuk meningkatkan sinergisitas TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan NKRI di daerah perbatasan. Patroli gabungan juga untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kondisi di perbatasan aman dan kondusif. Patroli juga sebagai wujud sinergisitas TNI dan Polri dalam pengamanan daerah perbatasan”

Dua tahun sudah pak Pras tinggal di lingkungan kami, ada rasa sedih yang tiba tiba kami rasakan, pak Pras bakal pindah tugas. Tapi pesan pesan yang pernah ia sampaikan termasuk kebaikannya akan kami kenang selamanya. Ada satu kesan yang pernah ia sampaikan tentang peran Polri dalam pengamanan di pemilu damai. “Sikap tegas dalam setiap penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu ditunjukkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk pada Pemilu dan Pilpres 202. Instruksi Kapolri adalah tugas utama Polri dalam setiap Pemilu menjaga keamanan rangkaian penyelenggaraan. Guna menjunjung tinggi netralitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu, Polri mengeluarkan pedoman untuk wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri. Anggota Polri dilarang terlibat langsung dalam politik praktis dan akan ada sanksi bagi setiap pelanggarnya. Itu sudah sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”

Semua yang disampaikan pak Pras seirama dengan yang sebenarnya. Realita bahwa Polri sudah punya elektabilitas bukan hanya isapan jempol. Hanya saja masyarakat terkadang termakan issu jika berurusan ke kantor Polisi adalah sulit dan dipersulit. Memang ada Polisi yang bisa bikin jengkel, tapi itu hanya oknum, oknum yang bermental picisan. Dan itu satu diantara seribu.

Terimakasih pak Pras, engkau memang pantas jadi pengayom, potret seorang Polisi yang sebenarnya. Oh ya pak Pras nanti di suatu hari bila ada kesempatan bertemu kami ingin dengar lagi cerita mu, cerita tentang apa saja. Akan kami khabarkan ke Menara langit betapa indahnya jadi seorang Polisi. Selamat ulang tahun Kepolisian pak Pras, Dirgahayu Bhayangkara, di hati ku ada kamu. (Coks)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *